Demo BBM, Mahasiswa Gabungan Paksa Bupati dan Ketua DPRD (Cipayung lamongan)

Demo BBM, Mahasiswa Gabungan Paksa Bupati dan Ketua DPRD
Senin, 24 November 2014 17:59 WIB
Demo BBM, Mahasiswa Gabungan Paksa Bupati dan Ketua DPRD
surya/hanif manshuri
Tampak Ketua DPRD Lamongan, Kaharudin membubuhkan tandatangannya di atas spanduk yang diusung gabungan mahasiswa, IMM, PMII dan HMI sebagai bukti dukungannya terhadap penolakan kenaikkan harga BBM, Senin (24/11/2014).

SURYA Online, LAMONGAN - Ratusan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bergerak bersama melakukan aksi demo menola penaikkan harga BBM, Senin (24/11/2014).

Para mahasiswa underbow Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini mengalami aksinya dari bundaran Adipura jalan Lamongrejo - Jaksa Agung Suprapto seperti umumnya aksi berorasi dengan berbagai tuntutannya."Kami tetap menolak kenaikkan harga BBM. Pemerintahan Joko Widodo ternyata menyengsarakan rakyat,"tegas Wahyu Widodo saat berorasi, Senin (24/11).

Ketika tiba di Kantor Pemkab, gabungan para mahasiswa ini mendaulat pemimpin tertinggi Lamongan agar mau menemui dan membubuhkan tandatangannya sebagai bukti dukungannya terhadap mahasiswa soal penolakan kenaikkan harga BBM.

Sayang, orang nomor 1 di Lamongan itu, Fadeli tidak menemui pendemo. Dan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Faiz Junaidi.

"Kabupaten Lamongan ini mayoritas penduduknya adalah petani, nelayan dengan kemampuan ekonomi pas - pasan,"tegas Wahyu.

Mereka saat ini telah dihadapkan pada problema kenaikkan harga bahan pokok sebagai akibat kenaikkan harga BBM. Pemerintah daerah, atau bupati harus ikut bertanggungjawab sekaligus harus berani menolak kenaikkan harga BBM.

Mahasiswa akhirnya memaksa Asisten Ekonomi dan Pembangunan untuk membubuhkan tandatangannya di atas sepanduk sebagai bukti kalau bupati dan pemerintah Lamongan juga tidak mendukung program pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Puas dengan langkah Faiz yang memberanikan diri membubuhkan tandatangannya sebagai bukti dukungannya terhadap mahasisa yang menolak kenaikkan harga BBM, sekitar 200 mahasiswa ini berlanjut untuk bergeser ke Gedung DPRD di Jalan Basuki Rahmad.

Di depan pintu gerbang DPRD, massa ditemui langsung Ketua DPRD, Kaharudian dan sejumlah Ketua Fraksi PKB, Sukandar, dan Debby Kurniawan dan sejumlah anggota DPRD. Namun hanya Kaharudin, sang Ketua DPRD yang membubuhkan tandatangannya mendukung penolakan kenaikkan harga BBM. Di bahu Jalan Basuki Rahmad, tepat di depan pintu gerbang DPRD, Kaharudin membubuhkan tandatangannya di atas sepanduk.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan kita perjuangkan. Sikap DPRD Lamongan menolak kenaikkan harga BBM. Sama dengan anda (mahasiswa, red), dan ini sama dengan harapan kita,”tegas Kaharudin .

Tak hanya itu, Kaharudin juga ditodong untuk menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikkan harga BBM di atas kertas yang telah diformat para pendemo. Melihat hanya Ketua DPRD yang tandatangan, sementara ada sejumlah Ketua Fraksi yang membuntuti Kaharudin, massa meminta perwakilan PKB, PDIP untuk turut serta tandatangan.

Namun permintaan para mahasiswa itu tidak direspon oleh PKB maupun PDIP.
“Ketua DPRD sudah cukup mewakili anggota DPRD semuanya,”elak Ketua Fraksi PKB, Sukandar dimana partainya masuk dalam koalisi Jokowi.

Beberapakali mahasiswa berteriak agar PKB dan PDIP yang ada di DPRD Lamongan ikut tandatangan tidak digubris. ‘Ayo perwakilan PKB dan PDIP ikut tandatangan sebagai bukti pembelaan anda terhadap rakyat kecil menolak kenaikkan harga BBM,”tegas pendemo. Namun, sebaliknya teriakan itu ditanggapi dinggin wakil rakyat dan anggota DPRD dari PKB, PDIP ini balik kanan masuk gedung dewan.

Massa akhirnya kembali membubarkan diri. Ketika tiba di perempatan jalan timur gdeung DPRD, pendemo kembali menggelar orasi tepat di tengah perempatan jalan hingga beberapa menit dan akhirnya membubarkan diri.

Aksi para mahasiswa ini dijaga superketan oleh anggota polres dengan melibatkan anggota dari polsek terdekat, seperti Polsek Tikung, Deket, Sukodadi, Pucuk dan Lamongan Kota. Selama aksi berlangsung tidak ada insiden menonjol yang membuat repot polisi

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok.
LIKE Facebook Page www.facebook.com/SURYAonline
FOLLOW www.twitter.com/portalSURYA
Baca Juga

Tolak BBM Naik Seminggu Demo 2 Kali

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Satwika Rumeksa

PMII kembali ke Kendali NU pada 2015

Jakarta, NU Online
Sidang Komisi Organisasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2014, Sabtu (1/11) malam, akhirnya memberikan tenggang waktu sampai pelaksanaan Muktamar NU 2015 kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk kembali ke pangkuan NU.

“Disepakati bahwa PBNU memberikan tenggang waktu kepada PMII sampai menjelang Muktamar NU 2015 nanti. Jika belum ada kehendak kembali ke NU maka akan dibahas kemungkinan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan NU yang baru,” kata Ketua PBNU Imam Aziz yang memimpin sidang komisi orgainsasi di ruang pertemuan lantai 5 kantor PBNU, Jakarta.

Menurutnya, NU merasa perlu untuk mengkonsolidasikan kader NU yang ada di berbagai perguruan tinggi. Apalagi saat ini perguruan-perguruan tinggi baru di bawah naungan NU juga semakin banyak. Sementara saat ini posisi PMII sebagai organisai mahasiswa NU dianggap tidak jelas.

“Sekarang ini ada keterputusan jenjang kaderisasi. Masa IPNU sebagai organisasi pelajar ada di perguruan tinggi! Biar IPNU fokus ke pelajar dan tidak ada perdebatan soal batas usia,” katanya.

Munas-Konbes NU belum sampai membahas nama untuk organisasi kemahasiswaan yang baru. Sempat muncul nama IMANU atau ikatan mahasiswa NU. Selain itu juga telah ada organisasi mahasiswa lain yang menamakan diri sebagai bagian dari NU, seperti keluarga mahasiswa NU atau KMNU. “Kita perlu wadah yang jelas,” pungka Imam Aziz.

Seperti diketahui, PMII didirikan pada 1960 yang merupakan kelanjutan jenjang kaderisasi NU dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Pada 1972 dalam suasana tekanan politik Orde Baru PMII menyatakan independen dari NU. Lalu pada 1991 PMII mengumumkan “interdependensi” yang berarti “mempunyai persamaan-persamaan dalam persepsi keagamaan dan perjuangannya, visi sosial dan kemasyarakatan,dan mempunyai ikatan historis dengan NU”, namun tetap tidak mau menjadi organisasi kemahasiswaan atau badan otonom NU. (A. Khoirul Anam)